Draf Peraturan Perusahaan ini dalamnya mengatur tentang Penerimaan Karyawan, Masa Percobaan, Jabatan dan Golongan Karyawan, Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Karyawan, Waktu Kerja dan Cuti Kerja, Upah, Tunjangan, Lembur, PHK, Uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja, Tata Tertib dan Sanksi. Draf Peraturan Perusahaan ini dapat dimodifikasi dan
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814); 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Pemilik Pekerjaan adalah perusahaan yang telah mendapatkan kontrak kerja dari pemerintah atau badan usaha, yang memiliki lingkup pekerjaan untuk kegiatan LAMPIRAN I - Indonesia Stock Exchange Tanggal diberlakukan : 2018 PERATURAN NOMOR I-V TENTANG KETENTUAN KHUSUS PENCATATAN SAHAM DI PAPAN AKSELERASI I. DEFINISI Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: I.1. Bursa adalah PT Bursa Efek Indonesia. I.2. Calon Perusahaan Tercatat adalah Badan Hukum yang telah mengajukan permohonan Pencatatan Efeknya di Bursa. I.3. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 49 TAHUN 2018 www.ebtke.esdm.go.id Ditjen EBTKE @djebtke @djebtke 4 Gambar ilustrasi Sistem PLTS Atap •Sistem PLTS Atap meliputi: modul surya, inverter, sambungan … MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA …
PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 49 TAHUN 2018 www.ebtke.esdm.go.id Ditjen EBTKE @djebtke @djebtke 4 Gambar ilustrasi Sistem PLTS Atap •Sistem PLTS Atap meliputi: modul surya, inverter, sambungan … MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA … peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri perdagangan nomor 82/m-dag/per/12/2016 tentang ketentuan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya dengan rahmat tuhan … PP No. 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri ...
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efesiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 - Pusat Data ... Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Pembuatan Peraturan Perusahaan Ketentuan mengenai peraturan perusahaan diatur pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL perusahaan Penanaman Modal yang bergerak eli Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); pada tanggal 20 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN … JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG … PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 20 18 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3 ), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN - Pertamina
Peraturan perusahaan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pengusaha, dalam usaha bersama memajukan dan menjamin …
Sekretaris Perusahaan adalah salah satu fungsi yang wajib diselenggara-kan oleh Direksi dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN dan/atau perubahannya.
